Lombok Tengah, 11 September 2026 – Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi perhatian setelah 352 siswa dari lima sekolah di Kecamatan Batukliang dan sekitarnya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu kebab ayam. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lombok Tengah Mekar Bersatu menyebut keterlambatan pembagian makanan di sekolah diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas menu menurun. Makanan yang telah dikirim dari dapur seharusnya segera dikonsumsi sesuai batas waktu yang ditentukan karena terdapat sejumlah bahan yang relatif mudah mengalami perubahan kualitas. Namun, pihak dapur menyatakan ada sekolah yang membagikan makanan lebih lambat dari jadwal. Para siswa kemudian mengalami gejala seperti mual, muntah, sakit perut, dan pusing sehingga harus mendapatkan pemeriksaan medis. Meski demikian, dugaan keterlambatan pembagian tersebut belum menjadi kesimpulan penyebab karena pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan epidemiologi masih berlangsung.

Menu MBG yang diberikan kepada siswa pada hari kejadian berupa kebab ayam dengan beberapa bahan pendamping. Paket tersebut terdiri atas kulit kebab, ayam fillet, stik tempe, timun, selada, serta buah salak. Karakter makanan dengan daging dan sayuran segar membuat waktu penyimpanan setelah proses produksi menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Pihak SPPG menyatakan makanan telah disiapkan dan didistribusikan dengan mempertimbangkan waktu konsumsi. Paket mulai diantarkan ke sejumlah sekolah sekitar pukul 08.15 WITA dan pembagian kepada penerima manfaat dimulai sekitar pukul 09.00 WITA. Keluhan kesehatan kemudian dilaporkan muncul dalam rentang sekitar pukul 09.10 hingga 12.15 WITA.

Ratusan siswa yang mengalami keluhan berasal dari lima sekolah, yakni SDN 2 Lendang Tampel, SDN Beber, SDN Repoq Puyung, SDN Mertak Kesambik, serta MTs Qudwatun Hasanah. Banyaknya siswa yang membutuhkan pertolongan membuat penanganan dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan sekaligus. Berdasarkan pendataan awal, 144 siswa ditangani di Puskesmas Pringgarata, 124 siswa di Puskesmas Aik Darek, 67 siswa di Puskesmas Mantang, dan 17 siswa lainnya di Puskesmas Bagu. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan berdasarkan kondisi masing-masing siswa dan memberikan observasi terhadap mereka yang mengalami keluhan. Sebagian besar siswa kemudian diperbolehkan pulang setelah kondisinya dinilai membaik. Pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali gejala setelah mereka berada di rumah.

Pihak dapur menyampaikan bahwa menu seharusnya dikonsumsi tidak terlalu lama setelah sampai di sekolah. Keterlambatan pembagian menjadi perhatian karena makanan matang dapat mengalami perubahan apabila berada terlalu lama pada suhu yang tidak terkontrol. Risiko semakin besar pada makanan yang memiliki bahan dengan karakter mudah rusak atau membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, jadwal produksi, pengiriman, penerimaan, hingga konsumsi harus menjadi satu rangkaian yang terkoordinasi. Sekolah juga perlu mengetahui dengan jelas batas waktu makanan dapat dikonsumsi setelah diterima. Apabila terdapat kegiatan sekolah yang membuat jadwal makan berubah, koordinasi dengan SPPG harus dilakukan agar distribusi dapat disesuaikan.

Namun, pernyataan pihak dapur mengenai keterlambatan pembagian tidak serta-merta memastikan bahwa sekolah menjadi penyebab kejadian tersebut. Tim kesehatan masih harus memeriksa seluruh tahapan sebelum makanan sampai kepada siswa. Pemeriksaan mencakup kondisi bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur, peralatan, penjamah makanan, pengemasan, kendaraan distribusi, hingga penyimpanan setelah paket tiba di sekolah. Sampel makanan juga diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kontaminasi mikroorganisme maupun zat tertentu yang dapat menjelaskan gejala para siswa. Kronologi waktu munculnya keluhan pada setiap kelompok siswa turut menjadi bagian penting dalam penyelidikan. Kesimpulan baru dapat ditentukan setelah seluruh bukti dan hasil pemeriksaan tersedia.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah bersama tim surveilans dari sejumlah puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi setelah laporan mengenai banyaknya siswa yang mengalami gangguan kesehatan diterima. Petugas mengumpulkan data mengenai makanan yang dikonsumsi, waktu makan, gejala, serta kondisi siswa. Informasi tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat pola yang muncul di antara ratusan korban. Pemeriksaan semacam ini diperlukan karena gejala mual, muntah, pusing, dan sakit perut dapat disebabkan berbagai faktor. Kesamaan makanan dan waktu kejadian memang memberikan petunjuk awal, tetapi penyebab spesifik harus tetap dibuktikan. Hasil penyelidikan nantinya diharapkan dapat menunjukkan titik persoalan sekaligus menjadi dasar perbaikan.

Insiden tersebut juga memunculkan evaluasi terhadap mekanisme distribusi MBG di Lombok Tengah. Produksi makanan dalam jumlah besar membutuhkan pengendalian waktu yang jauh lebih disiplin karena satu dapur dapat melayani ribuan porsi dalam satu periode. Keterlambatan beberapa jam dapat menjadi persoalan apabila makanan tidak memiliki sistem penyimpanan yang mampu mempertahankan suhu aman. Setiap paket idealnya memiliki informasi mengenai waktu produksi dan batas konsumsi sehingga sekolah dapat mengetahui apakah makanan masih layak dibagikan. Prosedur juga perlu mengatur tindakan ketika makanan datang terlambat atau kegiatan sekolah membuat waktu makan harus ditunda. Keselamatan siswa harus menjadi pertimbangan utama meskipun konsekuensinya adalah makanan tidak dapat dibagikan.

Sekolah pada sisi lain memiliki peran penting setelah makanan diterima dari SPPG. Petugas sekolah perlu memastikan paket ditempatkan pada kondisi yang sesuai dan dibagikan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Guru juga harus melakukan pemeriksaan sederhana terhadap kondisi makanan sebelum siswa mulai makan, terutama apabila ditemukan aroma, rasa, tekstur, atau tampilan yang tidak biasa. Makanan yang diragukan kualitasnya seharusnya dipisahkan dan segera dilaporkan kepada pengelola dapur. Langkah tersebut tidak menggantikan pemeriksaan keamanan pangan secara profesional, tetapi dapat menjadi lapisan pencegahan tambahan. Koordinasi yang jelas antara dapur dan sekolah diperlukan agar tanggung jawab tidak terputus setelah kendaraan distribusi meninggalkan lokasi.

Kasus yang melibatkan 352 siswa tersebut menjadi evaluasi serius karena program MBG menjangkau anak-anak dalam jumlah besar setiap hari. Kesalahan pada satu tahapan dapat berdampak terhadap ratusan penerima dalam waktu bersamaan. Karena itu, penyelidikan tidak seharusnya diarahkan untuk mencari pihak yang dapat disalahkan sebelum hasil pemeriksaan tersedia, melainkan menemukan titik kegagalan dalam sistem. Jika persoalan berasal dari produksi, prosedur dapur harus diperbaiki. Apabila berkaitan dengan distribusi atau waktu pembagian, sistem koordinasi dengan sekolah perlu diperketat. Sementara jika ditemukan faktor lain, tindakan perbaikan harus disesuaikan dengan hasil penyelidikan tersebut.

Untuk sementara, penanganan kesehatan siswa dan pemeriksaan penyebab kejadian menjadi prioritas utama. Klaim pihak SPPG bahwa sekolah terlambat membagikan kebab ayam menjadi salah satu informasi yang akan diuji bersama temuan lainnya. Pemerintah daerah dan petugas kesehatan perlu memastikan hasil investigasi dapat digunakan untuk mencegah kejadian serupa, bukan sekadar menyelesaikan kasus yang sedang berlangsung. Setiap dapur dan sekolah harus memiliki pemahaman yang sama mengenai batas waktu konsumsi, kondisi penyimpanan, serta tindakan ketika kualitas makanan diragukan. Program MBG membawa tujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak, tetapi tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila keamanan makanan benar-benar dijaga. Kejadian di Lombok Tengah menjadi pengingat bahwa pengawasan harus berlangsung sejak bahan masuk ke dapur hingga makanan benar-benar selesai dikonsumsi siswa.