Jakarta, 30 September 2026 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan yang nantinya diberikan pemerintah pusat. Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan sebelum melanjutkan rencana tersebut. Jika mendapatkan persetujuan, tahapan penerbitan obligasi akan diteruskan sesuai ketentuan. Namun, apabila izin tidak diberikan, Pemprov DKI menyatakan akan menerima keputusan tersebut.

Pramono menjelaskan obligasi daerah dipersiapkan sebagai salah satu bentuk pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan Jakarta. Pemerintah daerah ingin memiliki alternatif sumber pendanaan di luar skema konvensional melalui APBD. Meski demikian, penerbitan obligasi tidak dapat dilakukan secara sepihak karena harus melalui tahapan persetujuan dan penilaian pemerintah pusat. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kewajiban pembayaran, serta proyek yang akan dibiayai melalui instrumen tersebut. Karena itu, Pemprov DKI masih melanjutkan koordinasi dengan kementerian terkait sebelum masuk ke tahapan berikutnya.

Rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta telah disiapkan sejak beberapa bulan terakhir. Pada tahap awal, Pemprov DKI menargetkan obligasi sebesar Rp3,5 triliun untuk diterbitkan pada 2027. Nilai usulan kemudian berkembang menjadi sekitar Rp5,6 triliun dengan rencana penerbitan secara bertahap. Dana tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung pembangunan LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas dan sektor kesehatan, termasuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Pemprov DKI juga mempertimbangkan sejumlah proyek pelayanan publik lainnya sebagai bagian dari penggunaan pembiayaan tersebut.

Pramono menilai kondisi keuangan Jakarta memungkinkan obligasi daerah menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan. Menurut dia, pengelolaan anggaran DKI selama ini telah dilakukan secara tertib sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengelola kewajiban dari penerbitan obligasi. Namun, ia juga memahami kekhawatiran pemerintah pusat karena tidak seluruh daerah mempunyai kemampuan fiskal yang sama. Penerbitan surat utang akan menimbulkan kewajiban pembayaran dalam beberapa tahun sehingga perlu diperhitungkan secara hati-hati. Pemprov DKI karena itu tetap menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah pusat.

Pembahasan dengan pemerintah pusat sendiri masih berlangsung secara bertahap. Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 22 September 2026 menyatakan pembahasan mengenai obligasi daerah bersama Pemprov DKI belum dimulai secara resmi dan akan dilakukan pada tahap berikutnya. Sebelumnya, Pemprov DKI telah memperoleh pendampingan dalam mempersiapkan skema tersebut, termasuk dari sejumlah kementerian dan lembaga. Proses juga melibatkan pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta sebelum dilanjutkan kepada pemerintah pusat. Tahapan tersebut diperlukan agar struktur pembiayaan, kemampuan pembayaran, dan proyek yang dibiayai memenuhi persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024, pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi harus memenuhi sejumlah persyaratan fiskal dan administratif. Batas maksimal pembiayaan utang daerah antara lain tidak boleh melebihi 75 persen dari pendapatan APBD yang tidak ditentukan penggunaannya, sementara rasio kemampuan keuangan daerah atau DSCR harus memenuhi batas minimal yang ditetapkan. Kepala daerah juga membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan serta pertimbangan Menteri Dalam Negeri, dan dalam kondisi tertentu melibatkan Menteri PPN. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas risiko penerbitan karena obligasi tersebut tidak dijamin pemerintah pusat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menilai kelayakan rencana obligasi Jakarta.

Pemprov DKI kini memilih menunggu hasil koordinasi dan keputusan pemerintah pusat sebelum menentukan langkah selanjutnya. Pramono menegaskan pemerintah daerah akan tetap mengajukan rencana pembiayaan tersebut, tetapi tidak akan memaksakan penerbitannya apabila tidak memperoleh persetujuan. Jika mendapatkan lampu hijau, obligasi daerah diharapkan menjadi tambahan sumber pendanaan untuk mempercepat sejumlah proyek strategis dan pelayanan publik Jakarta. Sebaliknya, apabila pemerintah pusat menolak, Pemprov DKI harus kembali mengandalkan atau mencari skema pembiayaan lain. Keputusan pemerintah pusat dengan demikian menjadi tahapan penting yang menentukan kelanjutan rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta.