Jakarta, 12 November 2026 – Asosiasi pelaku industri rokok elektrik mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk rokok elektrik di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan hukum, memiliki informasi yang jelas, serta tidak beredar melalui jalur perdagangan ilegal. Pengawasan juga diperlukan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mencegah akses anak-anak terhadap produk yang mengandung nikotin. Asosiasi menilai perkembangan industri rokok elektrik perlu diimbangi dengan penerapan aturan yang konsisten agar kegiatan usaha berlangsung secara tertib. Selain memperhatikan kepentingan industri, penguatan pengawasan diharapkan mampu mendukung perlindungan kesehatan masyarakat dan menciptakan persaingan usaha yang lebih transparan.

Peredaran rokok elektrik di Indonesia berkembang seiring munculnya berbagai jenis perangkat dan cairan yang dipasarkan melalui toko fisik maupun platform digital. Produk tersebut memiliki karakteristik berbeda dari rokok konvensional karena menggunakan perangkat elektronik untuk memanaskan cairan sehingga menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna. Cairan rokok elektrik dapat mengandung nikotin, perisa, serta bahan kimia lainnya yang memerlukan pengawasan. Keberagaman produk membuat proses pengendalian peredaran menjadi semakin kompleks, terutama ketika barang berasal dari berbagai produsen dan jalur distribusi. Tanpa pengawasan yang memadai, produk dengan informasi komposisi tidak jelas berpotensi beredar di masyarakat. Karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan penting untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan produk rokok elektrik yang dipasarkan tanpa memenuhi kewajiban administrasi dan ketentuan cukai. Peredaran barang ilegal dapat menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan tidak seimbang dengan pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya. Produk yang tidak melalui jalur distribusi resmi juga lebih sulit ditelusuri apabila ditemukan persoalan terkait kualitas maupun keamanan. Asosiasi mendorong penegakan aturan dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pelaku pasar, termasuk produsen, importir, distributor, dan penjual. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada tahap produksi, tetapi juga perlu menjangkau penyimpanan, distribusi, serta penjualan kepada konsumen akhir. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi pelanggaran sejak awal.

Pengawasan terhadap rokok elektrik juga berkaitan dengan perlindungan kelompok usia muda dari paparan nikotin. Produk yang menggunakan variasi rasa, kemasan menarik, dan promosi digital dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen yang belum pernah menggunakan produk tembakau. Padahal, nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak terhadap perkembangan otak remaja. Penggunaan rokok elektrik juga tidak dapat dianggap sepenuhnya aman karena aerosol yang dihasilkan dapat mengandung berbagai zat yang berpotensi membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, pembatasan akses bagi anak-anak dan remaja perlu menjadi bagian utama dari penguatan pengawasan. Pemerintah bersama pelaku usaha diharapkan memastikan penjualan, pemasaran, dan distribusi produk mematuhi ketentuan perlindungan kesehatan yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka regulasi nasional, pemerintah telah memiliki sejumlah ketentuan yang mengatur pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan memuat pengaturan mengenai penjualan, promosi, iklan, serta perlindungan masyarakat dari dampak produk tembakau dan rokok elektronik. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan koordinasi antara instansi yang memiliki kewenangan berbeda. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku usaha memahami kewajiban yang harus dipenuhi, sementara masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai risiko penggunaan produk. Penerapan aturan secara konsisten juga penting agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif.

Perdagangan melalui platform digital menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan peredaran rokok elektrik. Kemudahan transaksi daring memungkinkan produk menjangkau konsumen dari berbagai wilayah tanpa harus melalui toko fisik. Kondisi tersebut membutuhkan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan kepatuhan penjual terhadap ketentuan pemasaran dan pembatasan usia. Platform perdagangan elektronik juga memiliki peran dalam menertibkan penawaran produk yang melanggar aturan. Selain itu, informasi mengenai identitas penjual, asal barang, dan karakteristik produk perlu tersedia secara jelas agar proses pengawasan dapat dilakukan lebih efektif. Penguatan koordinasi antara pemerintah, pengelola platform, dan pelaku industri menjadi salah satu pendekatan yang dapat membantu mengurangi peredaran produk ilegal. Langkah tersebut harus disertai penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti terjadi.

Dari sisi industri, pengawasan yang lebih kuat dinilai dapat memberikan kepastian usaha bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban hukum. Pelaku usaha membutuhkan aturan yang jelas mengenai produksi, impor, distribusi, dan penjualan agar dapat merencanakan kegiatan bisnis secara berkelanjutan. Ketidakpastian regulasi berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan aturan di lapangan dan meningkatkan biaya kepatuhan. Karena itu, asosiasi mendorong komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan pemangku kepentingan industri. Namun, keterlibatan pelaku usaha dalam pembahasan kebijakan tetap perlu mempertimbangkan kepentingan kesehatan publik dan potensi konflik kepentingan. Regulasi yang efektif harus menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama, sekaligus memastikan seluruh perusahaan menjalankan kewajiban yang sama sesuai ketentuan.

Penguatan pengawasan juga membutuhkan dukungan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik dan risiko rokok elektrik. Sebagian konsumen mungkin menganggap produk tersebut tidak memiliki dampak kesehatan karena tidak menghasilkan asap pembakaran seperti rokok konvensional. Padahal, perbedaan mekanisme penggunaan tidak berarti produk bebas dari zat berbahaya. Informasi kesehatan yang akurat diperlukan agar masyarakat dapat memahami risiko ketergantungan nikotin dan paparan aerosol. Selain itu, konsumen perlu mengetahui pentingnya menghindari produk dengan asal-usul tidak jelas atau informasi komposisi yang tidak memadai. Upaya edukasi dapat dilakukan melalui layanan kesehatan, sekolah, komunitas, serta saluran informasi publik. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan tidak hanya dipengaruhi promosi produk.

Dorongan asosiasi untuk memperketat pengawasan rokok elektrik memperlihatkan pentingnya penataan peredaran produk yang terus berkembang di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperkuat pengawasan distribusi, serta menindak pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Perlindungan anak dan remaja, pengendalian produk ilegal, serta penyampaian informasi kesehatan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, pelaku industri perlu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan. Keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari penertiban perdagangan, tetapi juga dari kemampuan mengurangi risiko kesehatan dan mencegah akses kelompok rentan terhadap nikotin. Melalui penerapan regulasi yang konsisten dan transparan, pengendalian peredaran rokok elektrik diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.