Jakarta, 8 November 2026 – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Oegroseno, menyoroti dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Ia mencurigai adanya kemungkinan motif politik di balik perkara tersebut dan meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan makar apabila ditemukan indikasi yang mendukung. Pernyataan tersebut menambah perhatian terhadap kasus penyadapan yang menjadi perbincangan publik. Meski demikian, dugaan motif politik maupun makar masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Oegroseno menilai pengungkapan kasus penyadapan tidak cukup hanya berfokus pada tindakan teknis yang diduga dilakukan pihak tertentu. Penyelidikan juga perlu menelusuri tujuan, pihak yang berkepentingan, serta kemungkinan adanya perintah di balik aktivitas tersebut. Menurut pandangannya, pendalaman motif menjadi penting untuk mengetahui apakah perkara berkaitan dengan pelanggaran privasi atau memiliki dimensi lain. Namun, kecurigaan tersebut belum dapat dianggap sebagai bukti adanya tindakan yang bertujuan mengganggu pemerintahan.

Dalam pembahasannya, Oegroseno turut menyinggung hubungan Listyo Sigit dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai kedekatan keduanya dapat menjadi salah satu aspek yang diperiksa untuk memahami kemungkinan kepentingan politik di balik dugaan penyadapan. Namun, Oegroseno tidak secara tegas menyatakan bahwa Jokowi merupakan pihak yang memberikan perintah. Ia menekankan pentingnya menemukan bukti mengenai siapa yang menginisiasi tindakan tersebut dan bagaimana informasi hasil penyadapan digunakan.

Kasus ini juga mendapat perhatian dari sejumlah anggota DPR dan pejabat pemerintah. Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo perlu diperiksa lebih jauh karena berpotensi berkaitan dengan kepentingan kekuasaan. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra turut menyinggung kemungkinan adanya indikasi tindak pidana makar berdasarkan perkembangan penyidikan. Meski demikian, penilaian tersebut masih membutuhkan pembuktian terhadap unsur pidana yang diatur dalam undang-undang.

Oegroseno sendiri mengingatkan agar dugaan penyadapan tidak langsung disimpulkan sebagai tindakan makar. Menurutnya, penyidik harus terlebih dahulu membuktikan unsur pelanggaran dalam perkara penyadapan sebelum mengembangkan pemeriksaan terhadap kemungkinan tindak pidana lainnya. Ketentuan mengenai makar memiliki persyaratan hukum tersendiri yang tidak otomatis terpenuhi hanya karena adanya dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Karena itu, pemeriksaan motif, tujuan, dan penggunaan informasi menjadi bagian penting dalam menentukan arah penyidikan.

Perkara tersebut juga menimbulkan perhatian terhadap mekanisme pengawasan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara. Kewenangan untuk melakukan intersepsi komunikasi harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Penyalahgunaan kewenangan berpotensi mengancam privasi, keamanan informasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Pengawasan internal dan proses pemeriksaan yang independen diperlukan agar dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif.

Sorotan Oegroseno terhadap kemungkinan motif politik menambah dinamika dalam pengungkapan kasus penyadapan yang menyeret nama Listyo Sigit dan sejumlah pihak lainnya. Meski berbagai dugaan telah berkembang, penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan. Aparat diharapkan dapat mengungkap tujuan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, serta kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lain. Penanganan yang transparan menjadi penting untuk memastikan perkara tersebut tidak berhenti pada spekulasi politik. Hasil penyelidikan nantinya diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.