Jakarta, 11 November 2026 – Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, mengungkapkan perubahan ekspresi mantan kepala negara tersebut ketika diperlihatkan sejumlah berita dan unggahan media sosial mengenai tuduhan ijazah palsu. Keterangan itu disampaikan Syarif saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Dalam persidangan, Syarif menjelaskan bahwa Jokowi telah menghadapi tuduhan mengenai keaslian ijazahnya selama bertahun-tahun. Menurut pengamatannya, Jokowi berusaha menunjukkan kesabaran meskipun tuduhan tersebut terus muncul di ruang publik. Namun, Syarif mengaku melihat perubahan mimik wajah ketika Jokowi diperlihatkan konten yang mempersoalkan dokumen pendidikannya. Kesaksian tersebut menjadi salah satu bagian dari pemeriksaan untuk memperjelas dampak tuduhan yang menjadi pokok perkara.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Syarif menjelaskan bahwa dirinya beberapa kali memperlihatkan video dan unggahan yang memuat tuduhan mengenai ijazah sarjana Jokowi. Konten tersebut antara lain membahas keaslian ijazah, skripsi, serta lembar pengesahan dokumen pendidikan. Syarif mengaku dapat melihat perubahan ekspresi Jokowi ketika menyaksikan materi yang disampaikan kepadanya. Menurutnya, mantan presiden tersebut tampak berusaha menahan emosi meskipun tidak langsung mengambil langkah hukum. Syarif menilai kondisi itu menunjukkan bahwa tuduhan yang terus berulang memberikan tekanan tersendiri kepada Jokowi. Meski demikian, pengamatan tersebut merupakan kesaksian pribadi Syarif mengenai perilaku yang dilihatnya, bukan hasil pemeriksaan psikologis secara klinis. Keterangan itu kemudian menjadi bagian dari informasi yang dipertimbangkan dalam proses persidangan.

Syarif juga menjelaskan alasan Jokowi baru memutuskan melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Menurutnya, tuduhan mengenai ijazah telah muncul sejak Jokowi masih menjalankan tugas sebagai kepala negara. Namun, pada masa itu Jokowi disebut belum memiliki keinginan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak yang menyebarkan tuduhan. Situasi berubah setelah masa jabatannya berakhir, sementara perdebatan mengenai dokumen pendidikan tersebut masih terus berlangsung. Syarif mengatakan Jokowi akhirnya mempertimbangkan perlunya kepastian hukum agar persoalan serupa tidak terus berulang. Keputusan melapor juga disebut berkaitan dengan keinginan memberikan pembelajaran hukum mengenai konsekuensi penyebaran tuduhan terhadap seseorang. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai rentang waktu antara munculnya polemik dan pengajuan laporan polisi.

Dalam persidangan, Syarif turut menjelaskan sejumlah konten media sosial yang pernah diperlihatkannya kepada Jokowi. Ia menyebut terdapat video dari platform YouTube serta unggahan di media sosial X yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu. Beberapa konten yang disampaikan kepada Jokowi berasal dari pihak-pihak yang berbeda, sehingga tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan terdakwa Roy Suryo. Syarif kemudian menjelaskan bahwa terdapat sejumlah video lain yang menurut keterangannya berhubungan dengan pernyataan Roy mengenai dokumen pendidikan Jokowi. Jaksa penuntut umum menggunakan informasi tersebut untuk mendalami bagaimana konten yang dipersoalkan diketahui oleh Jokowi sebelum laporan polisi dibuat. Pemeriksaan juga mencakup pertanyaan mengenai waktu, tempat, dan keadaan ketika materi tersebut diperlihatkan. Rangkaian keterangan itu diperlukan untuk memperjelas kronologi peristiwa yang menjadi bagian dari dakwaan.

Selain membahas perubahan ekspresi Jokowi, persidangan turut menyinggung persoalan foto pada ijazah yang sebelumnya diperdebatkan oleh sejumlah pihak. Syarif mengaku pernah bertemu dengan seseorang bernama Dumatno Budi Utomo yang namanya dikaitkan dengan foto dalam dokumen tersebut. Menurut kesaksian Syarif, Dumatno pernah menyampaikan bahwa foto yang dipersoalkan bukan merupakan foto dirinya. Syarif juga mendapat pertanyaan mengenai penampilan Jokowi pada masa lalu, termasuk penggunaan kacamata dan kumis. Ia menjelaskan bahwa selama mendampingi Jokowi sejak 2016, dirinya tidak pernah melihat mantan presiden tersebut memiliki penampilan seperti yang dipertanyakan dalam persidangan. Namun, Syarif mengakui bahwa pengetahuannya mengenai penampilan Jokowi pada masa kuliah memiliki keterbatasan karena ia belum mendampingi Jokowi ketika itu. Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan saksi dan tetap harus dinilai bersama bukti lainnya.

Sementara itu, pihak Roy Suryo melalui tim penasihat hukumnya terus mengajukan pertanyaan dan menguji keterangan saksi yang dihadirkan jaksa. Dalam persidangan yang sama, pihak pembela juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan yang menjadi pusat perdebatan. Tim hukum Roy meminta agar pengujian forensik terhadap ijazah fisik dilakukan dengan menggunakan dokumen pembanding yang dapat diverifikasi keasliannya. Permintaan tersebut diajukan sebagai bagian dari upaya pembelaan untuk menguji materi yang berkaitan dengan dakwaan. Di sisi lain, jaksa penuntut umum berupaya membuktikan unsur dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran terkait informasi elektronik berdasarkan alat bukti yang diajukan. Perbedaan pandangan antara penuntut umum dan penasihat hukum merupakan bagian dari proses persidangan yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan argumentasi. Majelis hakim memiliki kewenangan menilai kekuatan pembuktian setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai.

Kesaksian AKBP Syarif mengenai perubahan ekspresi Jokowi menjadi salah satu perkembangan dalam persidangan kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo. Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai respons yang menurut pengamatan ajudan muncul ketika Jokowi diperlihatkan berbagai konten tuduhan di media sosial. Namun, perubahan ekspresi seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan benar atau salahnya tuduhan yang menjadi pokok perkara. Penilaian hukum tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang relevan. Persidangan juga harus memberikan kesempatan yang seimbang kepada jaksa dan pihak terdakwa untuk menguji setiap informasi yang diajukan. Hingga proses pembuktian selesai dan pengadilan menjatuhkan putusan, asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Kelanjutan sidang diharapkan dapat memperjelas fakta hukum sekaligus memberikan kepastian terhadap perkara yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.