Jakarta, 16 Oktober 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Desakan tersebut muncul seiring meningkatnya jumlah titik panas dan memburuknya kondisi udara akibat kabut asap, terutama di beberapa provinsi di Pulau Sumatra. DPR menilai penanganan kebakaran harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar dampaknya tidak semakin meluas. Pemerintah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran baru yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering. Penanganan karhutla menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Meluasnya kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas langkah pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan pemerintah. Sejumlah daerah dilaporkan mengalami peningkatan titik panas yang mengindikasikan potensi aktivitas kebakaran di kawasan hutan maupun lahan terbuka. Provinsi Sumatra Selatan dan Jambi menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena menghadapi ancaman kebakaran yang cukup besar. Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca kering yang dapat mempercepat penyebaran api, terutama pada kawasan lahan gambut. Apabila tidak segera dikendalikan, kebakaran berpotensi meluas ke wilayah lain dan meningkatkan intensitas kabut asap. DPR meminta pemerintah tidak menunggu kondisi semakin parah sebelum mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Anggota DPR menilai Kementerian Kehutanan perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta instansi terkait dalam menghadapi ancaman karhutla. Langkah penanganan harus mencakup pemadaman langsung di lokasi kebakaran, patroli terpadu, dan pemantauan titik panas melalui teknologi satelit. Selain itu, pengerahan personel dan peralatan pemadaman perlu disesuaikan dengan tingkat ancaman di masing-masing wilayah. Kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat membutuhkan strategi khusus agar upaya pengendalian tetap dapat dilakukan secara efektif. Pemerintah juga didorong mempercepat distribusi bantuan operasional kepada petugas yang bekerja di lapangan. Koordinasi yang kuat diharapkan mampu mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah munculnya titik api baru.

Kebakaran pada kawasan gambut menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penanganan karhutla karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kebakaran pada lahan mineral. Api yang tampak padam di permukaan juga berpotensi kembali muncul apabila lapisan gambut masih menyimpan panas. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pembasahan lahan gambut dan pengelolaan tata air menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kebakaran berulang. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika kebakaran telah terjadi.

Selain mempercepat pemadaman, DPR meminta Kementerian Kehutanan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Praktik pembakaran untuk membersihkan lahan masih menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah diminta memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai ketentuan yang berlaku tanpa membedakan pelaku perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa pada masa mendatang. DPR juga menekankan perlunya pemeriksaan terhadap perusahaan yang memiliki konsesi di kawasan terdampak kebakaran. Pengawasan tersebut harus didukung data yang akurat agar penindakan dilakukan berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.

Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara. Kabut asap yang menyebar ke kawasan permukiman berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan memperburuk kondisi penderita penyakit paru-paru. Anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan penyakit kronis menjadi kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan pemantauan kualitas udara dan menyiapkan langkah antisipasi apabila konsentrasi polutan mencapai tingkat berbahaya. Penyediaan masker yang sesuai, layanan kesehatan, dan informasi mengenai pembatasan aktivitas luar ruangan perlu menjadi bagian dari penanganan. Langkah perlindungan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan upaya pengendalian sumber kebakaran.

DPR juga menyoroti pentingnya kesiapan anggaran dan fasilitas dalam menghadapi kebakaran yang berpotensi berlangsung selama musim kemarau. Ketersediaan kendaraan pemadam, pompa air, peralatan pelindung petugas, serta dukungan logistik harus dipastikan sebelum kondisi darurat semakin meluas. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan helikopter pemadaman udara apabila kondisi dan kebutuhan operasional memungkinkan. Teknologi pemantauan juga perlu dimanfaatkan untuk mendeteksi perubahan titik panas secara lebih cepat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sekitar kawasan hutan menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pencegahan. Edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan serta mekanisme pelaporan titik api dapat membantu memperkuat sistem peringatan dini di tingkat lokal.

Desakan DPR terhadap Kementerian Kehutanan menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan respons cepat sekaligus strategi pencegahan jangka panjang. Pemerintah diharapkan mampu memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif dan setiap wilayah rawan mendapatkan perhatian sesuai tingkat ancamannya. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga perlu dilakukan secara konsisten untuk mengurangi risiko kebakaran berulang. Selain itu, pemulihan kawasan terdampak dan perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan bencana. DPR menilai langkah nyata pemerintah sangat diperlukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi krisis lingkungan yang lebih luas. Dengan pengawasan ketat, kesiapsiagaan petugas, dan keterlibatan masyarakat, dampak kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan sebelum menimbulkan kerugian yang semakin besar.