Jakarta, 19 Oktober 2026 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti pentingnya penegakan hukum secara menyeluruh terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Organisasi lingkungan tersebut menegaskan bahwa proses hukum tidak seharusnya hanya berhenti pada pelaku yang ditemukan langsung di lapangan. Penelusuran juga perlu diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan, menguasai lahan, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas yang berkaitan dengan kebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan karhutla tidak sekadar menyelesaikan persoalan sesaat. Penegakan hukum yang menyentuh akar permasalahan diharapkan mampu mencegah terulangnya kebakaran pada masa mendatang.

Walhi memandang kebakaran hutan dan lahan sebagai persoalan lingkungan yang memiliki dimensi kompleks, mulai dari tata kelola lahan hingga pengawasan terhadap aktivitas usaha. Dalam sejumlah kasus, kebakaran dapat berkaitan dengan pembukaan lahan, kelalaian pengelolaan kawasan, maupun lemahnya sistem pencegahan. Karena itu, penindakan terhadap individu yang berada di lokasi kebakaran dinilai belum cukup untuk mengungkap keseluruhan tanggung jawab. Aparat penegak hukum perlu menelusuri hubungan antara aktivitas di lapangan dengan pihak yang mengendalikan atau bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan. Pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, penguasaan lahan, serta kewajiban pencegahan kebakaran menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Dengan pendekatan menyeluruh, penegakan hukum diharapkan dapat menjangkau pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab berdasarkan hasil penyidikan.

Perhatian terhadap tanggung jawab korporasi menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan karhutla. Perusahaan yang mengelola kawasan perkebunan maupun kehutanan memiliki kewajiban menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perlindungan lingkungan. Kewajiban tersebut mencakup langkah pencegahan, pengawasan, dan pengendalian risiko kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum juga harus membedakan antara kebakaran yang terjadi di suatu kawasan dan pembuktian mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian, proses penyidikan dapat berjalan secara objektif tanpa mengabaikan kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki kendali lebih besar.

Selain aspek pidana, Walhi mendorong perhatian terhadap pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Karhutla dapat menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, kerusakan habitat satwa, serta penurunan kualitas tanah dan air. Kebakaran yang terjadi di kawasan gambut bahkan berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman dan pemulihan menjadi lebih sulit dibandingkan kebakaran pada lahan mineral biasa. Kerusakan ekosistem juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar kawasan terdampak. Oleh sebab itu, tanggung jawab pemulihan lingkungan perlu menjadi bagian dari penanganan kasus apabila terdapat pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan.

Dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian serius karena asap dapat menyebar hingga ke kawasan permukiman. Paparan partikel halus dari kebakaran berpotensi memperburuk gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit paru. Selain mengganggu kesehatan, kabut asap dapat memengaruhi aktivitas pendidikan, transportasi, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar kawasan kebakaran sering menghadapi risiko lebih besar karena berdekatan dengan sumber asap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerugian akibat karhutla tidak hanya terbatas pada luas lahan yang terbakar. Perlindungan terhadap masyarakat terdampak perlu berjalan bersamaan dengan proses penegakan hukum dan upaya pemadaman.

Dalam konteks kebijakan nasional, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengelola lingkungan. Pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran harus diperkuat, terutama ketika kondisi cuaca meningkatkan risiko munculnya titik api. Pemerintah juga perlu memastikan sistem deteksi dini dapat ditindaklanjuti dengan respons cepat di lapangan. Di sisi lain, transparansi informasi mengenai lokasi kebakaran, status penguasaan lahan, dan perkembangan penanganan perkara menjadi penting untuk mendukung pengawasan publik. Keterbukaan tersebut dapat membantu masyarakat memahami langkah yang telah dilakukan pemerintah sekaligus mendorong akuntabilitas pihak terkait. Upaya pencegahan dinilai akan lebih efektif apabila disertai pengawasan yang konsisten sepanjang tahun.

Walhi juga menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan agar tidak terus berulang. Penanganan yang hanya berfokus pada pemadaman dianggap belum memadai apabila penyebab kebakaran tidak ditelusuri secara mendalam. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik pengelolaan lahan serta memastikan setiap pemegang izin memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan. Penegakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana dapat dilakukan sesuai jenis pelanggaran dan bukti yang ditemukan. Selain itu, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengawasan kawasan serta upaya pencegahan kebakaran. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun sistem perlindungan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Desakan Walhi agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan menjadi pengingat bahwa karhutla membutuhkan penyelesaian yang menyentuh seluruh rantai tanggung jawab. Aparat diharapkan mampu mengungkap penyebab kebakaran secara objektif sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan atas kawasan terdampak. Korporasi maupun individu yang terbukti melanggar ketentuan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, pemulihan ekosistem dan perlindungan kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan. Penanganan yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan efek pencegahan sekaligus memperkuat tata kelola lingkungan di Indonesia. Melalui pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang adil, risiko kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang diharapkan dapat ditekan.