Jakarta, 7 Oktober 2026 –

Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kontribusi dalam menghadapi perubahan iklim di tingkat global. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan Indonesia akan tetap terlibat aktif dalam berbagai agenda internasional yang bertujuan menekan dampak perubahan iklim. Langkah tersebut dijalankan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kondisi nasional. Menurutnya, persoalan iklim membutuhkan kerja sama karena dampaknya tidak mengenal batas wilayah maupun negara. Kolaborasi internasional karena itu menjadi bagian penting dalam mempercepat pencapaian target lingkungan.

Jumhur menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda iklim dunia karena kekayaan sumber daya alam dan luasnya ekosistem yang dimiliki. Kawasan hutan, mangrove, lahan gambut, serta ekosistem pesisir mempunyai peranan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Perlindungan terhadap kawasan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya pengendalian emisi secara global. Pemerintah karena itu terus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Upaya tersebut harus berjalan bersama kebutuhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen terhadap aksi iklim juga membutuhkan penerapan kebijakan yang dapat diterjemahkan menjadi program nyata. Pengendalian deforestasi, rehabilitasi lahan, perlindungan mangrove, pengelolaan sampah, serta pengurangan emisi menjadi sejumlah bidang yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong transformasi di berbagai sektor agar kegiatan ekonomi semakin efisien dalam menggunakan sumber daya. Perubahan tersebut tidak dapat berlangsung dalam waktu singkat karena membutuhkan investasi, teknologi, dan kesiapan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor.

Indonesia juga menghadapi tantangan besar karena termasuk negara yang rentan terhadap berbagai dampak perubahan iklim. Cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga perubahan kondisi wilayah pesisir dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Sektor pertanian dan pangan juga dapat terdampak apabila pola musim berubah secara signifikan. Kondisi tersebut membuat kebijakan iklim tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat kemampuan beradaptasi. Ketahanan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks.

Jumhur menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh agenda lingkungan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Sektor swasta memiliki peran melalui investasi dan penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Sementara masyarakat dapat terlibat melalui pengelolaan lingkungan di tingkat lokal serta perubahan pola konsumsi. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat kebijakan iklim tidak berhenti pada target, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.

Pada tingkat internasional, Indonesia juga mendorong kerja sama yang memperhatikan kebutuhan negara berkembang. Transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan pembiayaan besar dan akses terhadap teknologi yang memadai. Negara berkembang memiliki kebutuhan pembangunan yang tetap harus dipenuhi bersamaan dengan kewajiban mengurangi dampak lingkungan. Karena itu, dukungan pendanaan, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas menjadi bagian penting dalam kerja sama global. Pendekatan tersebut diperlukan agar transisi dapat berlangsung secara adil dan tidak memperlebar kesenjangan.

Aksi iklim juga semakin berkaitan dengan arah pembangunan ekonomi nasional. Investasi pada energi bersih, rehabilitasi ekosistem, ekonomi sirkular, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dapat membuka peluang kegiatan ekonomi baru. Namun, setiap kebijakan tetap perlu memperhatikan dampaknya terhadap pekerja, masyarakat, dan sektor usaha. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara pencapaian target lingkungan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Kepastian kebijakan menjadi penting agar pelaku usaha dapat merencanakan investasi jangka panjang.

Penegasan Jumhur mengenai komitmen Indonesia menunjukkan bahwa aksi iklim tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan sekaligus diplomasi internasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai target dapat diwujudkan melalui program yang terukur dan konsisten. Kerja sama pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan mitra internasional akan menentukan kecepatan pencapaian sasaran tersebut. Indonesia juga perlu terus memperkuat adaptasi karena dampak perubahan iklim telah menjadi risiko nyata bagi berbagai sektor. Dengan langkah yang berkelanjutan, kontribusi Indonesia diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya global menghadapi perubahan iklim.